Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo di
dampingi SekretarisnyaTony Ricson Silalahi saat konfrensi pers
Wartatapanulinews.blogspot.com,
MEDAN,
Elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) menyampaikan
harapan kesejahterahaan kaum buruh kepada Gubernur dan Wakil Gubernur baru
Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Musha Rajeksah.
"Terkait
harapan buruh tersebut, ada delapan poin pekerjaan rumah yang harus di
kerjakan oleh Gubsu yang terpilih nantinya, adapun harapan itu meliputi
ruang lingkup upah layak, kerja layak dan hidup layak bagi buruh dan keluarganya"
Ujar Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo di dampingi SekretarisnyaTony
Ricson Silalahi kepada awak media di Medan, Senin (23/7/18).
Pertama
terkait Upah Layak Buruh, Willy mengatakan kurun waktu 10 tahun terakhir, upah
buruh di Sumut sudah sangat tertinggal jauh dari daerah lain, khususnya di
jawa, padahal menurutnya Sumut juga merupakan basis buruh terbesar ketiga di
Indonesia, meliputi buruh disektor manufacktur / Industri dan buruh sektor
perkebunan.
"Maka
kita minta Gubsu baru ini nantinya dapat meningkatkan upah buruh sumut,
tuntutan kami satu, naikan UMP Sumut dan Upah Minimum Kabupaten Kota di Sumut
Tahun 2019 mendatang sebesar 30 %. Dua, menolak penghitungan upah mengacu pada
PP 78 Tahun 2015 yang mengebiri upah buruh" ucap Willy.
Ketiga,
lanjut Willy, agar Gubsu memerintahkan Disnaker Sumut segera mengganti
dan membentuk Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut yang baru agar lebih
baik kedepanya.
"Empat,
terkait Kerja layak, kami buruh Sumut menolak tenaga kerja asing (TKA) non skil
masuk bekerja di Sumut, jadi agar Gubsu membuat tim pencegahaan serbuan buruh
asing di Sumut" kata Willy.
Lima,
agar Gubsu baru ini nantinya berani menindak tegas perusahaan Outsourcing yang
menyalahi aturan, yakni mengapuskan sistem kerja outsourcing dan kontrak di
perusahaan sektor industri dan perkebunan yang bekerja cost utama dalam
produksi dan mengangkat pekerjanya menjadi pekerja tetap.
"
Keenam, Gubsu juga harus peduli terhadap keamanan, kesehatan dan keselamtan
kerja (K3) di lingkungan perusahaan, Disnaker Sumut harus terjun mengecek
kelengkapan K3 diseluruh perusahaan di Sumut" Tuturnya.
Lebih
lanjut willy mengatakan, untuk poin ketujuh, Gubsu harus mampu membuka lapangan
pekerjaan seluas luasnya, sehingga dapat memperkecil angka pengangguran dan
memberikan peluang kerja baru bagi buruh korban PHK.
"
Poin terkahir, terkait penghidupan yang layak, kami minta Gubsu dapat membuat
program perumahaan murah bagi buruh dan transportasi gratis bagi buruh serta
menginisiasi pembuatan peraturan daerah (Perda) terkait peningkatan
kesejahteraan bagi kaum buruh di Sumut" tuntutnya
Harapan
ini menurut Willy wajar, karena kata dia, anggota FSPMI Sumut berjumlah lebijlh
kurang 8000 an orang yang ada di 12 Kabupaten Kota di Sumut, secara resmi
mendukung dan menyumbangkan suara buat kemenangan pasangan yang memakai jargon
Era Mas pada pilkada Sumut beberapa waktu yang lalu.
"
Kita kemarin dukung penuh Era Mas, maka kalau beliau lupa sama buruh, kami akan
datangi rame rame di depan gerbang kantor Gubsu untuk menginggatkan sang
Gubernur Sumut itu" tegasnya. (BS)
Komentar
Posting Komentar